BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT

Diakui atau tidak, BKM telah mampu melaksanakan tugasnya sebagai wadah menampung dan mengelola aspirasi dari masyarakat. Baik itu pelaksanaan PJM awal sampai sekarang. Sudah banyak yang disosialisasikan. Tentunya itu tidak luput dari peran serta tim pemdampingan yang telah memberi bibingan dan arahan. Dan yang terpenting dukungan dari semua pihak baik itu dari aparat desa setempat maupun masyarakat itu sendiri, agar BKM itu tetap exist dan mendapatkan kepercayaan sepenuhnya dari masyarakat untuk dapat menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya.

Kita tengok sedikit tentang BKM. BKM ( Badan Keswadayaan Masyarakat ) merupakan kepemimpinan kolektif dari organisasi masyarakat warga suatu Kampong proses saling asih, saling asah dan saling asuh antar anggota kepemimpinan yang pada akhirnya akan menjamin terjadinya demokrasi, tanggung gugat dan transparansi.

Masyarakat warga adalah terjemahan dari civil society yaitu himpunan masyarakat yang diprakarsai dan dikelola secara mandiri yang dapat memenuhi kebutuhan atau kepentingan bersama, memecahkan persoalan bersama dan atau menyatakan kepedulian bersama dan tetap mempertahankan kemerdekaannya (otonomi) terhadap institusi negara, keluarga, agama dan pasar. Dengan demikian BKM merupakan alternatif pilihan bagi warga masyarakat, sebagai lembaga yang menjadi motor penggerak

dalam penanggulangan kemiskinan seperti yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karenanya BKM sebagai pimpinan kolektif adalah milik seluruh penduduk kelurahan yang bersangkutan. Jadi BKM adalah organisasi masyarakat yang dibangun dan dibubarkan atas dasar kesepakatan warga penduduk kelurahan yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaannya, BKM sesuai dengan aturan main / program yang sudah disepakati bersama, baik dari PNPMMP itu sendiri maupun yang dibahas bersama dengan warga masyarakat, sejak tahap penilaian lembaga yang ada, pembahasan aturan dasar, pemilihan anggota dll.

RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA PEMEKARAN KECAMATAN SIMPANG KIRI

Para Tokoh masyarakat dalam kemukiman Belegen dan Kemukiman Kombih Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, menggelar rapat Pembentukan Panitia Pemekaran Kecamatan, berlangsung pada hari Jum'at (26-08-2016), bertempat di rumah Bapak Supriono selaku Inisiator Rapat yang terletak di Jln. Durian Kampong Makmur Jaya Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Guna untuk kelancaran Administrasi, peningkatan perekonomian, pembangunan dan kesejahtraan masyarakat Kampong yang jauh dari kecamatan induknya.

Rencana pemekaran atau pembentukan kecamatan baru merupakan hasil dari kesepakatan para tokoh, disambut baik oleh para Kepala Kampong dan perwakilan dari 5 Kampong baik itu BPG, Tomas, Toga dan Toda dari Kampong Makmur Jaya, Mukti Makmur, Pasar Panjang, Suka Makmur dan Lae Oram Sehingga terlaksana rapat pembentukan panitia.

Menurut para tokoh, pemekaran Kecamatan di Kecamatan Simpang Kiri, sudah pada saatnya. Karena Kecamatan Simpang Kiri, memiki jumlah Kampong yang banyak dan mimilki wilayah yang luas sehinga proses administrasi dan pembangunan yang lamban, dalam pelaksanaan rapat beberapa Panitia Mengusulkan beberapa nama diantara nya Bapak Supriono mengusulkan nama Kecamatan Mukti Makmur, Kepala Kampong Suka Makmur Memberikan Usul Kecamatan Tinali, dan Ir. Suraji mengusulkan Kecamatan Subulussalam Makmur, tentu saja dari setiap usulan tersebut mempunyai alasan tersendiri yang terkait dengan penamaan nama kecamatan yang akan dimekarkan nantinya.

Pada kesempatan tersebut para tokoh masyarakat, para Kepala Kampong, Tokoh Pemuda dan Tokoh Agama , Memilih Ir. Suraji, sebagai Ketua Panitia,Dasmani,S,IP Sebagai Sekretaris,dan Dewi Asih, S.Pd,SD sebagai Bendahara. Dibantu sejulah tokoh masyarakat lainnya yang menempatkan sebagai penesehat dan anggota.