MUSREMBANG TINGKAT KAMPONG MAKMUR JAYA TAHUN 2017

Pada Hari Sabu Tanggal 04 Maret Tahun 2017 pukul 20 : 00 WIB, bertempat di Rumah Kediaman Kepala Kampong Makmur Jaya Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Kampong Makmur Jaya mengadakan Musrembang Tingkat Kampong Makmur Jaya untuk Pembangunan Tahun Angaran 2017 dan usulan untuk di ajukan ketingkat Musrembang Tingkat Kecamatan Simpang Kiri pada Tanggal 7 s/d 8 Maret 2017.
Musrembang yang dilaksanakan untuk menjalankan Amanah dari Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang mana Pelaksanaan Musyawarah Desa sekurang kurangnya dilakukan 1 kali dalam setahun.
Musyawarah yang dihadiri oleh Pendamping Desa, Perangkat Kampong, Perangkat BPK Makmur Jaya, Tokoh Masyarakat dan Perwakilan dari tiap - tiap Dusun, berjalan dengan tertib dan terkendali, dalam kesempatan ini Kepala Kampong Makmur Jaya memberikan sambutan terkait dengan Amanah dari Walikota Subulussaalam bahwa sanya Penggunaan Dana Desa di Prioritaskan kepada Pemberdayaan Masyarakat dengan Persentase sebesar 60%.
Dalam kesempatan ini pula Ketua BPK Kampong Makmur Jaya menyampaikan beberapa Usulan pembangunan dengan Prioritas adalah pembangunan Jalan di areal Perkebunan Masyarakat, mengingat walaupun itu berupa Pembangunan Fisik namun dampak dari pembangunan tersebut adalah Peningkatan Ekonomi Masyarakat mengingat sekitar 85% Penduduk Kampong Makmur Jaya Sumber Pendapatannya adalah dari Hasil Kebun Kelapa Sawit, sehingga dapat disimpulkan program tersebut juga merupakan program pemberdayaan masyarakat, adapun usulan BPK Makmur Jaya adalah sebagai berikut :

BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT

Diakui atau tidak, BKM telah mampu melaksanakan tugasnya sebagai wadah menampung dan mengelola aspirasi dari masyarakat. Baik itu pelaksanaan PJM awal sampai sekarang. Sudah banyak yang disosialisasikan. Tentunya itu tidak luput dari peran serta tim pemdampingan yang telah memberi bibingan dan arahan. Dan yang terpenting dukungan dari semua pihak baik itu dari aparat desa setempat maupun masyarakat itu sendiri, agar BKM itu tetap exist dan mendapatkan kepercayaan sepenuhnya dari masyarakat untuk dapat menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya.

Kita tengok sedikit tentang BKM. BKM ( Badan Keswadayaan Masyarakat ) merupakan kepemimpinan kolektif dari organisasi masyarakat warga suatu Kampong proses saling asih, saling asah dan saling asuh antar anggota kepemimpinan yang pada akhirnya akan menjamin terjadinya demokrasi, tanggung gugat dan transparansi.

Masyarakat warga adalah terjemahan dari civil society yaitu himpunan masyarakat yang diprakarsai dan dikelola secara mandiri yang dapat memenuhi kebutuhan atau kepentingan bersama, memecahkan persoalan bersama dan atau menyatakan kepedulian bersama dan tetap mempertahankan kemerdekaannya (otonomi) terhadap institusi negara, keluarga, agama dan pasar. Dengan demikian BKM merupakan alternatif pilihan bagi warga masyarakat, sebagai lembaga yang menjadi motor penggerak

dalam penanggulangan kemiskinan seperti yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karenanya BKM sebagai pimpinan kolektif adalah milik seluruh penduduk kelurahan yang bersangkutan. Jadi BKM adalah organisasi masyarakat yang dibangun dan dibubarkan atas dasar kesepakatan warga penduduk kelurahan yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaannya, BKM sesuai dengan aturan main / program yang sudah disepakati bersama, baik dari PNPMMP itu sendiri maupun yang dibahas bersama dengan warga masyarakat, sejak tahap penilaian lembaga yang ada, pembahasan aturan dasar, pemilihan anggota dll.